Kamis, 19 Maret 2009

Indonesia-Australia Atasi Penangkapan Ikan Ilegal

Nusa Dua - Pemerintah Indonesia dan Australia telah menyepakati untuk bersama-sama mengatasi masalah penangkapan ikan secara ilegal, dan melakukan patroli bersama di wilayah laut perbatasan kedua negara. Demikian disampaikan ketua delegasi Departeman Kelautan dan Perikanan Suseno Sukoyono kepada mitranya dari Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, Craig Burns di Nusa Dua, Kamis (19/3).

Seperti yang diberitakan ANTARA, kedua pimpinan delegasi itu bertemu di Nusa Dua dalam format Kelompok Kerja Masalah Kelautan dan Perikanan kedua negara. Kelompok kerja ini telah berunding berkali-kali untuk mencapai kata sepakat dan meningkatkan kerja sama bilateral tentang perikanan laut, perdagangan produk kelautan dan aktivitas penangkapan ikan.

Terakhir, kelompok kerja tersebut berunding di Canberra pada Maret 2007, dan ditindaklanjuti dengan tim yang lebih kecil, yang juga bertemu di ibukota Australia itu pada November tahun yang sama.

"Dalam memerangi penangkapan ikan ilegal, kedua negara sepakat mengembangkan kampanye anti penangkapan ikan ilegal di bagian timur Indonesia. Juga telah sepakat melakukan patroli bersama di wilayah laut perbatasan kedua negara," katanya.

Salah satu aksi nyata dalam pelaksanaan kesepakatan itu, menurut dia dengan melatih para awak kapal penangkap ikan yang terdaftar dalam tata cara pemakaian frekuensi serta peralatan radio komunikasi maritim. Pelatihan dilakukan di ruang komunikasi KM Hiu Macan, beberapa waktu lalu.

Selain itu, kedua negara sepakat untuk menjaga dan mengamankan ketersediaan ikan jenis tertentu yang menjadi komoditas penting perdagangan ikan dunia. Ikan jenis tertentu tersebut di antaranya ikan bernama latin Lutjanus malabaricus dan Pristipomoides sp.

"Juga tidak kalah penting adalah pemahaman mengenai pengertian penangkapan ikan tradisional. Indonesia memakai istilah itu, sementara Australia lebih mengutamakan pada perlengkapan yang digunakan para penangkap ikan," katanya.

Perundingan tentang hal tersebut baru akan dilakukan pada Mei mendatang di Surabaya.

Ia juga mengatakan mengenai penangkap ikan tradisional, Indonesia masih berada pada posisi yang kurang diuntungkan, karena banyak penangkap ikan tradisional yang ditangkap patroli pengamanan laut Australia. Banyak nelayan tradisional, baik asal Pulau Rote maupun wilayah lain di Indonesia yang tidak mendapat perlakuan baik sesudah ditangkap di Australia.

Bagi generasi tua nelayan di Pulau Rote, Pulau Pasir alias Ashmore Island di sebelah selatan Pulau Ndana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah wilayah ulayat mereka sejak turun-temurun.

Di perairan Pulau Pasir itu terdapat teripang dan udang laut dalam jumlah banyak, serta berbagai jenis ikan yang harganya tinggi, yang dulu biasa ditangkap nelayan tradisional Indonesia.

Namun, beberapa perjanjian perbatasan maritim kedua negara menyatakan berbeda dengan pendapat adat masyarakat setempat. "Dari hal itu kemudian terjadi pergesekan kepentingan antara nelayan tradisional yang menangkap ikan hanya untuk menyambung hidup, dengan kepentingan penegakan hukum dan kedaulatan negara.(Ant)

Read more...

Rabu, 17 September 2008

Tuntutan Kepemilikan Pulau Pasir

Rabu, 17 Sep 2008, | 80
Tuntutan Kepemilikan Pulau Pasir
Oleh: Yanto M.P. Ekon, SH, M.Hum

Akhir-akhir ini Pemerintah Australia sering melakukan penangkapan terhadap para nelayan Indonesia karena mereka dituduh melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di wilayah perairan sekitar Pulau Pasir yang merupakan...Pulau Pasir yang oleh orang Rote disebut ”Nusa Solokaek“ merupakan salah satu pulau yang terletak di sebelah Selatan Pulau Rote dengan jarak kurang lebih 78 mil laut. Pulau ini telah dijadikan tempat untuk mencari nafkah oleh nelayan Indonesia, khususnya asal Rote kurang lebih sejak 500-an tahun yang lalu, bahkan terdapat pula orang Rote yang meninggal dan dikuburkan di pulau tersebut.

Namun akhir-akhir ini Pemerintah Australia sering melakukan penangkapan terhadap para nelayan Indonesia karena mereka dituduh melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di wilayah perairan sekitar Pulau Pasir yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Australia.

Harian Timor Express 12 Juli 2006 memberitakan bahwa nelayan Indonesia khususnya yang berasal dari NTT yang tertangkap melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan laut Australia dan telah dideportasi dari Darwin, melalui Bandara El Tari Kupang selama tahun 2006 telah berjumlah 1414 orang.

Jumlah ini bukanlah jumlah yang sedikit bahkan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nelayan Indonesia yang ditangkap oleh Pemerintah Australia menunjukkan angka yang cenderung meningkat. Kondisi ini telah mendorong tokoh-tokoh intelektual NTT untuk memperjuangkan hak-hak nelayan Indonesia dalam hal ini melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan sekitar Pulau Pasir.

Salah satu tokoh intelektual tersebut tidak lain adalah Dr. Yusuf Leonard Henuk yang memperjuangkan hak nelayan Indonesia dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan sekitar Pulau Pasir dengan cara menerbitkan semua tulisannya di media cetak dan media internet terkait Pulau Pasir dalam buku berjudul: ”Pulau Pasir: Nusa Impian Orang Rote – Pasir Island: Dream Island of Rotenese People“ (ISBN: 978-979-16445-7-0).

Penulis ditunjuk untuk membedah buku ini dari aspek hukum internasional dalam acara bedah buku ini yang telah dilaksanakan di Badan Perpustakaan Provinsi NTT pada tanggal 15 September 2008 (Yusuf L. Henuk: “Tesis, Buku, Laut Timor dan Pulau Pasir“, Timor Express, 5 Agustus 2008: 4; “Ada Bukti Historis di Pulau Pasir – Bedah Buku: “Pulau Pasir: Nusa Impian Orang Rote”, Timor Express, Selasa, 16 September 2008: 1 & 7).

Penerapan kedaulatan Australia atas Pulau Pasir sampai dengan sekarang ini tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemerintah RI, bahkan RI secara terang-terangan mengakui Pulau Pasir berada dalam kedaulatan atau milik Australia melalui pembentukan dan pelaksanaan MoU 1974 tentang penangkapan ikan oleh nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan eksklusif dan landas kontinen Australia.

Pihak yang selalu mempermasalahkan kedaulatan/kepemilikan Australia atas Pulau Pasir antara lain Komite Nasional Pulau Pasir (KNPP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Celah Timor dan Pulau Pasir, termasuk di dalamnya adalah seorang pakar ilmu peternakan dari Universitas Nusa Cendana, Dr. Yusuf Leonard Henuk (penulis buku yang dibedah ini).

Dasar tuntutan kepemilikan Pulau Pasir oleh KNPP dan Pokja Celah Timor dan Pulau Pasir sesuai yang dipaparkan dalam buku yang dibedah ini, antara lain:
  1. Surat Register Gubernur Jenderal VOC tahun 1751 yang membuktikan bahwa Gugusan Pulau Pasir sudah 400 tahun lampau dikelola oleh orang Rote, NTT,
  2. Nelayan Indonesia telah ratusan tahun mencari ikan, tripang dan biota laut lainnya di sekitar Pulau Pasir,
  3. Kuburan orang Rote yang berada di Pulau pasir sebanyak 161 buah,
  4. Pulau Pasir milik Kerajaan Rote dan sejak abad 15 sudah berada dibawah pengelolaan Hindia Belanda. Hal ini dapat dibuktikan melalui prasasti Raja Thie ke-5 (FoE Mbura: 1729-1746) di Pulau Pasir yang dibuat pada saat raja ini terdampar di pulau tersebut pada tahun 1729,
  5. Kedekatan wilayah Pulau Pasir dengan Rote, Indonesia (78 mil laut), sedang jarak dari Pantai Barat Australia sejauh 190 mil,
  6. Keputusan Mahkamah Internasional tentang sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang memenangkan Malaysia, karena penduduk Malaysia terbukti melakukan aktivitas secara berkelanjutan di kedua pulau tersebut.

Pada umumnya, arah perjuangan masyarakat NTT atas Pulau Pasir sebagaimana yang terbaca dalam buku ini tidak tepat dan saya berada pada posisi yang berseberangan jauh dengan mereka (termasuk dengan penulis buku ini) jika diarahkan pada perjuangan untuk memiliki kedaulatan atas Pulau Pasir oleh Indonesia sebab Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim pulau tersebut.

Wujud perjuangan atau tuntutan yang paling tepat adalah tuntutan untuk melakukan amandemen terhadap Memorandum of Understanding (MoU) 1974 antara Pemerintah Indonesia dan Australia mengenai penangkapan ikan oleh nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan eksklusif dan landas kontinen Australia.

Penulis buku ini telah melakukan suatu terobosan yang baik sekali dalam salah satu tulisan bersama kelompoknya (Kelompok Pencari Keadilan bagi Orang Timor dan Orang Rote di Laut Timor) yang telah dipresentasikan di Konferensi Warisan Otoritarianisme Demokrasi dan Tirani Modal di FISIP UI, 5 – 7 Agustus 2008, berjudul: “MoU 1974 (Indonesia – Australia): Warisan Otoritarianisme Indonesia di Laut Timor yang Merugikan Orang Timor dan Orang Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur“.

Ketentuan MoU tersebut yang perlu diamandemen adalah ketentuan yang menetapkan larangan bagi nelayan tradisional Indonesia untuk mengambil air tawar, melakukan penangkapan penyu dan telur-telurnya serta larangan penangkapan burung dan telur-telurnya disekitar perairan laut atau pantai Pulau Pasir.

Ketentuan mengenai semua larangan tersebut justru bertentangan dengan hak tradisional nelayan Indonesia yang menurut hukum kebiasaan internasional yang kemudian dikodifikasi dalam Pasal 51 Konvensi Hukum Laut PBB (The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982 wajib memperoleh penghormatan dan perlindungan dari Pemerintah Australia meskipun wilayah Pulau Pasir dan sekitarnya tunduk di bawah kedaulatan Australia.

Apalagi penulis buku ini telah mengangkat adanya ketentuan universal baru dalam bukunya juga bahwa kini telah berlaku Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) yang telah berlaku sejak 13 September 2007 yang menjamin hampir semua masyarakat adat di dunia untuk dapat mengklaim wilayah daratan dan wilayah kelautan yang telah lama mereka diami jauh sebelum para penjajah datang menjajah dan mencaplok wilayah-wilayah mereka.

Apabila Australia menolak untuk melakukan amandemen terhadap MoU 1974, maka terdapat dua kemungkinan yang harus ditempuh oleh Pemerintah Indonesia, yakni menarik kembali MoU RI-Australia 1974 atau mengajukan persoalan tersebut kepada Mahkamah Internasional (International Court of Justice) atau Mahkamah Hukum Laut Internasional (International Tribunal For The Law Of The Sea).

Jika pengakhiran MoU yang ditempuh Indonesia, maka akibat hukumnya, MoU 1974 ini menjadi berakhir dan hak nelayan Indonesia dikembalikan kepada kedudukan sebelumnya yakni seperti yang dilakukan nenek moyang Indonesia sejak ratusan tahun yang silam.

Sebaliknya jika persoalan ini di bawah ke salah satu peradilan internasional, maka hak nelayan Indonesia di sekitar Pulau Pasir memiliki peluang untuk dipulihkan kembali sebab kewajiban penghormatan terhadap hak nelayan tradsional secara turun-temurun telah memperoleh pengakuan secara yuridis dalam UNCLOS 1982 maupun Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) yang telah berlaku sejak 13 September 2007.

Selamat kepada Dr. Yusuf Leonard Henuk yang membidangi ilmu peternakan di Unversitas Nusa Cendana, tetapi telah berhasil menerbitkan buku ini di luar bidang ilmunya untuk dipresembahkan khusus kepada masyarakat nelayan tradisional Rote Ndao untuk mereka gunakan dalam merebut hak adat mereka di Gugusan Pulau Pasir yang telah lama dicaplok oleh Australia.

Penulis : Dosen Hukum Internasional, FH UKAW, Kupang
sumber berita: Timor Express

Read more...

Sabtu, 02 Agustus 2008

Perairan yang Membingungkan (3)

Sabtu, 02 Aug 2008, | 119
(Perbatasan, garis-garis batas dan Kepemilikan di Laut Timor)
Perairan yang Membingungkan (3)
Oleh:
A. G. Hadzarmawit Netti *)


Simpang siurnya dongengan tentang penemuan Pulau Pasir yang dikemukakan oleh para ilmuwan identik dengan simpang siurnya kisah pelayaran raja Thie (Foe Mbura), raja Loleh (Ndii Hua) dan raja Ba’a (Toudenga Lilo) ke Batavia. Pada bab tentang “Stone Fences And Sad Stories—Ashmore Reef”, halaman 109-110, Ruth Balint memaparkan dongengan yang dituturkan oleh Sadli, yang diawali kalimat sebagai berikut: “It was in fact people from Rote who discovered Pulau Pasir about 300 years ago, Sadli began.” “Sebetulnya, orang Rote-lah yang menemukan Pulau Pasir kira-kira 300 tahun yang lalu, Sadli memulai ceritanya.” Menurut Sadli, sebagaimana dipaparkan oleh Ruth Balint, kedua orang kakeknya yang merupakan nelayan tradisional Rote generasi kesembilan, telah menceritakan kepadanya sejarah penemuan tempat yang mereka sebut Pulau Pasir, atau dalam bahasa Rote disebut Nusa Solokaek.

Dikisahkan bahwa pada suatu ketika, dalam bulan Februari, pedagang-pedagang Rote yang berlayar kembali dari Kupang setelah selesai melakukan barter gula, terkena terpaan badai yang sangat kuat sekali. Mereka terombang-ambing dan hanyut selama enam siang enam malam, hingga pada suatu pagi mereka melihat banyak burung dari Pulau Pasir. Burung-burung itu sangat banyak sekali, sehingga mereka berpikir bahwa burung-burung itu pasti mempunyai tempat tinggal. Mereka mengikuti burung-burung itu, dan tidak lama kemudian permukaan air laut memancarkan cahaya berwarna hijau cerah. Perahu yang mereka tumpangi tersandung di sebuah pulau. Tetapi mereka terheran-heran, bagaimana mungkin di sini ada sebuah pulau pasir tanpa sebuah gunung pun?

Para awak perahu menyebut pulau pertama yang mereka datangi dari barat itu Pulau Satu, atau Pulau Pertama, yang kedua Pulau Dua, atau Pulau Kedua dan yang terakhir Pulau Tiga, atau Pulau Ketiga. Setelah mereka menggali di ketiga pulau itu untuk mencari air, mereka menemukan bahwa air di Pulau Tengah dapat diminum karena paling kurang rasa asinnya. Mulai saat itu hingga kini dan seterusnya, Pulau Pasir (Ashmore Reef) menjadi lubuk air bagi orang-orang yang mencari teripang dalam pelayaran mereka ke perairan perisir barat Australia, atau bagi mereka yang menjelajahi dasar laut yang lebih dekat dengan kampung halamannya.

Mereka menanam kelapa di Pulau Dua dan Pulau Tiga untuk menandai di mana dapat ditemukan air yang dapat diminum. Kini, tinggal dua atau tiga pohon kelapa yang tetap tumbuh dekat sumur di Pulau Dua. Mereka yang terdampar di Pulau Pasir itu menunggu dari hari ke hari bertiupnya angin yang baik untuk berlayar pulang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk coba-coba berlayar kembali ke kampung halaman. Ahmad Hadem, kakek Sadli dari pihak ibu, bertindak sebagai jurumudi, dan mengemudikan perahu ke arah kumpulan tiga bintang. Pada hari berikutnya, burung-burung berada lagi di hadapan mereka.

Mereka menyadari bahwa agar dapat sampai ke kampung halaman, mereka harus berlayar membelakangi ketiga bintang itu. Bintang-bintang beredar dengan cepatnya, karena itu satu orang harus terus mengamati bintang-bintang itu sepanjang malam, guna memastikan bahwa posisi bintang-bintang itu selalu berada di belakang mereka. Akhirnya, setelah satu bulan berlalu, para nelayan itu tiba kembali di Rote. Untuk membuktikan keberadaan pulau di laut terbuka itu, para nelayan membawa telur-telur burung yang telah mereka kumpulkan. Demikianlah dongengan yang terdapat dalam buku Troubled waters (hlm.109-110).

Pada bagian akhir, Notes butir 2, halaman 166, Ruth Balint mengatakan bahwa kisah yang ia paparkan pada halaman 109-110 itu merupakan penggabungan dua cerita dari Sadli. Satu cerita dituturkan oleh Sadli kepada Ruth Balint di Papela pada bulan Mei 2001, dan satu cerita lainnya dituturkan oleh Sadli kepada Geoff Havel yang mengunjungi Papela pada tahun 1998.

Yang dimaksudkan dengan dua cerita itu ialah pertama, cerita tentang terdamparnya perahu yang memuat beberapa pedagang Rote, yang terkena terpaan angin ribut ketika berlayar dari Kupang kembali ke Rote pada bulan Februari, entah pada tahun berapa, kira-kira pada 300 ratus tahun yang lalu! Dan cerita kedua, ialah cerita tentang penemuan Pulau Pasir (Pulau Satu, Pulau Dua dan Pulau Tiga) oleh beberapa nelayan Rote, salah satu nelayan bernama Ahmad Hadem.

Kedua cerita tentang penemuan Pulau Pasir sebagaimana dikutip di atas ini sesungguhnya merupakan cerita yang dibuat-buat. Beberapa pedagang Rote yang dikisahkan terdampar di Pulau Pasir itu, tidak diceritakan sama sekali bahwa akhirnya mereka kembali ke Rote. Kisah terdamparnya beberapa pedagang Rote itu hanya diakhiri dengan kalimat: “Perahu yang mereka tumpangi tersandung di sebuah pulau. Tetapi mereka terheran-heran, bagaimana mungkin di sini ada sebuah pulau pasir tanpa sebuah gunung pun?” Yang diceritakan berlayar kembali ke Rote adalah para nelayan perahu lain, yang salah satunya bernama Ahmad Hadem.

Anehnya, para nelayan tersebut sebulan lebih berada di Pulau Pasir, sempat mondar-mandir dari Pulau Satu ke Pulau Dua dan Pulau Tiga, menggali sumur untuk mencari air di ketiga pulau tersebut, serta menanam kelapa. Yang perlu dipertanyakan ialah: selama sebulan lebih mereka berada di Pulau Pasir, apa yang mereka makan? Apakah perahu mereka tidak mengalami kerusakan ketika diamuk badai? Perlu diketahui bahwa Pulau Pasir yang terdiri atas tiga pulau yaitu Pulau Barat (Pulau Satu), Pulau Tengah (Pulau Dua) dan Pulau Timur (Pulau Tiga) memiliki luas kira-kira 21x11 km = 231 km2.

Luas Pulau Barat lebih-kurang 30,94 Ha; luas Pulau Tengah lebih kurang 14,72 Ha; dan luas Pulau Timur lebih kurang 14,88 Ha (Senat Debate, 18-10-1977: pp.1475-1476). Selain itu, jarak antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya lebih-kurang 10 km atau kira-kira 6.21 mil laut (Holding an island outpost. The Age, 9-4-1988).

Berdasarkan peta situasi gugusan Pulau Pasir sebagaimana digambarkan di atas ini, maka terasa sungguh aneh, dalam keadaan yang begitu darurat di suatu lokasi pantai di salah satu pulau, katakanlah di salah satu pantai di Pulau Barat, para nelayan yang terdampar itu masih sempat berlama-lama mempergunakan waktu untuk menjelajahi ketiga pulau di gugusan Pulau Pasir itu.. Mereka bertindak seperti suatu tim survei yang diperlengkapi dengan peralatan dan bahan makanan yang cukup untuk mengunjungi setiap pulau guna mencari tahu lokasi mana yang memiliki sumber air yang dapat digali untuk memperoleh air minum.

Mereka sebagai nelayan, tidak berusaha mencari teripang, lola, batu laga, memancing hiu untuk mengambil siripnya, tetapi mereka hanya mengumpulkan telur burung untuk dibawa pulang ke Rote, untuk dijadikan sebagai bukti bahwa mereka menemukan Pulau Pasir. Ini benar-benar sangat lucu. Yang lebih lucu lagi ialah para nelayan yang dikisahkan terdampar di Pulau Pasir lebih-kurang pada 300 tahun yang lalu itu, salah satu di antaranya bernama Ahmad Hadem, yang adalah nelayan pendatang, yang menetap di Papela pada tahun 1920-an dan meninggal dunia di Papela pada tahun 1988.

Saya kenal baik dengan Ahmad Hadem ketika saya bermukim di Papela antara tahun 1963—1988, dan ia termasuk salah satu narasumber, yang dari padanya saya mendapatkan banyak data tentang Pulau Pasir.

Dongengan lain lagi yang dimunculkan oleh Sadli pada bulan Oktober tahun 2002 adalah sebagai berikut: “Penemu Pulau Pasir secara tidak terduga oleh enam nelayan dari sebuah perahu yang dijuragani Ama Rohi pada abad ke-18, jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum Australia ditemukan oleh Capten de Cook” (POS KUPANG, Selasa 29 Oktober 2002).

Apakah Ama Rohi yang disebut oleh Sadli itu adalah Lede Rohi, seorang suku Sabu, yang disebut oleh Ferdi Tanoni dalam buku Skandal Laut Timor (hlm.12-13), direkrut oleh Kapten Robin dari Gugusan Pulau Pasir menjadi penyelam andal di Broome, Australia pada tahun 1917”? Jikalau benar demikian, apakah tahun 1917 itu bukan abad ke-20 tetapi abad ke-18 seperti kata Sadli? Ini lagi merupakan satu cerita dongeng yang membuat dongengan tentang penemuan Pulau Pasir semakin simpang siur dan rancu.

Rupanya Ilmuwan sekaliber James J. Fox pun tergolong penggemar berat akan dongengan dan menjadikan dongengan sebagai res gestae di dalam ikut mengukuhkan kepemilikan orang Rote atas Pulau Pasir.

Ini terbukti dari argumentasi Ruth Balint yang mengutip hasil penelitian Fox sebagai berikut: “Kisah lain orang Rote tentang penemuan, menceritakan bagaimana empat orang sesepuh, atau raja-raja yang mereka kenal dalam cerita orang Rote yang diturunkan turun-temurun, membuat sebuah perahu besar dan berangkat untuk mencari pengetahuan baru. Tujuan mereka adalah Batavia, tempat tinggal Kompeni Hindia Timur Belanda, yang kehadiran penjajahannya di Indonesia diketahui di Rote, namun asal-usulnya merupakan suatu misteri.

Mereka bermaksud berlayar menuju ke arah utara, tetapi angin memukul mereka ke selatan, terus ke Ashmore Reef (Karang Ashmore). Salah satu dari raja-raja itu, Foe Mpura, mengambil sebuah tongkat, mengukir namanya pada tongkat itu dan menancapkannya kedalam pasir” (Troubled waters, hlm. 110-111; vide, catatan kaki butir 3 yang merujuk tulisan Fox).

Menurut Mia Noach, “Fox menulis bahwa orang Rote sudah berada di pulau itu sejak tahun 1728” dan selanjutnya Mia Noach berkata, “Pernyataan ini sesuai dengan ceritera rakyat Rote bahwa sekitar tahun 1729 terdapat raja/manek Rote, FoE Mbura dengan temannya 2 manek yang lain mampir di Pulau Pasir dalam perjalanan ke Batavia”, sambil menunjuk kepada tulisan Yusuf . Henuk (baca, Suplemen Perairan Sengketa, hlm.3).

Simpang siurnya dongengan tentang penemuan Pulau Pasir yang dikemukakan oleh para ilmuwan sebagaimana dikutip di atas ini identik dengan simpang siurnya kisah pelayaran raja Thie (Foe Mbura), raja Loleh (Ndii Hua) dan raja Ba’a (Toudenga Lilo) ke Batavia. Menurut S.J. Merukh yang menjadi murid Stovil di Baa pada 1 Agustus 1895, tiga tahun kemudian tamat dan menjadi Inl.

Reeraar keempat di Pulau Rote pada 1 April 1898 dan pensiun pada bulan November 1932, dalam tulisannya berjudul “Akan hal penchabaran Injil di Pulau Rote” (Ombok, 15 Juni 1934), mengatakan bahwa “pada tahun 1775 raja Thie yang bernama Foe Mboera bersama-sama dengan orang kenamaan dalam negerinya berlayar ke Jawa (Betawi) dengan sebuah perahu bernama Sangga Ndoloe artinya Cahari ilmu dan Keadilan.

Perahu itu dikerjakan oleh kenalan raja Foe Mboera dan beberapa tukang orang Thie, dengan menurut contoh perahu orang Mandar, yang pada tiap-tiap tahun datang berdagang di Thie”. Dalam kisah ini tidak disebutkan bahwa raja Foe Mboera bersama sama dengan Ndii Hua (raja Loleh) dan Toudenga Lilo (raja Ba’a) yang pergi ke Betawi, melainkan hanya disebutkan Tulle Fatoe, Ressi Boroe dan Nafi Lon yang menjadi jurumudi. Rupanya S.J. Merukh salah menulis tahun pelayaran Foe Mboera ke Betawi.

Barangkali yang mau ditulis oleh Merukh ialah tahun 1735, bukan tahun 1775. Sebab dalam dokumen VOC 8342 tahun 1749, halaman 116, disebutkan bahwa pada 11 Oktober 1746 raja Thie, Benjamin Messa (Foe Mboera), raja Loly, Zacharias Die Hua, Opperhoofd Jan Anthony Meulenbeek dan isterinya, dan sejumlah pegawai Kompeni dan burgers dibunuh oleh orang-orang Termanu.. Sedangkan dalam tulisan S.J. Merukh, raja Thie, Benyamin Messa (Foe Mboera) dibunuh di Termanu pada tahun 1796, yang rupanya salah tulis angka tahun juga, yaitu angka 4 ditulis 9.

Menurut versi Pdt.J.J.P. Therik, “Pada tahun 1730 raja Thie Foe Mbura bersama 27 orang pengikutnya berangkat ke Betawi. Untuk itu dibuatkan sebuah perahu yang meniru bentuk perahu orang Mandar yang setiap tahun berdagang di Thie… Perahu itu diberi nama Sangga-Ndolu, yang artinya ‘mencari ilmu dan keadilan,. Perahu itu diberi nama oleh Resi Boroe (dari suku Bibimane)…” (BERITA GMIT, No.4, 1987, hlm.18). Paul Haning, dalam tulisannya, “Sekilas sejarah perkembangan pendidikan di Rote-Ndao”, mengatakan bahwa “Pada tahun 1730 berangkatlah Foeh Mbura bersama rombongannya antara lain Ndi’i Hu’a (raja Loleh), Tou Dengga Lilo (raja Ba’a) dan Ndara Naong (raja Lelain) menuju Batavia…” (POS KUPANG, Minggu 3 Agustus 2003, halaman Budaya).

Sedangkan A.M. FanggidaE, dalam tulisannya berjudul “Kembalikan Nusak kami di Rote-Ndao” (Bagian 3), mengatakan bahwa “Sejarah mencatat suatu misi muhibah beberapa manek Rote di bawah pimpinan manek Tie yang bernama Fo’e Mbura ke Matabi atau Batavia pada tahun 1792..” (NTT EAKSPRES, Kamis 9 November 2000). Tahun yang disebutkan oleh A.M. FanggidaE ini sangat tidak masuk akal, karena pada tahun 1746, Foe Mbura yang sudah dibaptis dengan nama Benjamin Messa mati dibunuh di Termanu.

Akan tetapi dongengan yang lebih ‘gila’ lagi tentang pelayaran empat raja Rote yaitu Foe Mbura (raja Thie), Ndii Hua (raja Lole), Toudenga Lilo (raja Ba’a) dan Ndara Naong (raja Lelain) ke Batavia, dikatakan terjadi pada tahun 1617. Dikisahkan bahwa Foe Mbura dan Ndii Hua berlayar dengan perahu Sangga Ndolu dan tiba lebih dahulu di Batavia, sedangkan Toudenga Lilo dan Ndara Naong berlayar dengan perahu lain bernama Tunga Lela, tetapi tidak kunjung tiba di Batavia, sehingga Foe Mbura dan Ndii Hua yang sudah dibaptis menjadi Kristen merasa sangat sedih…” (“Sastra Lisan Rote”. Disusun oleh: S.J. Mboeik, Tarno, Peter Manggut, A. Zacharias dan Lanoe Huandao. Kupang: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Nusa Tenggara Timur—Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1985).

Semua kisah yang disebutkan di atas ini tidak ada satu pun yang benar, karena bukan res gestae (kebenaran yang relevan dengan peristiwa yang dibicarakan dan dapat dibuktikan), melainkan fairy tale (cerita dongeng) yang pada tempo dulu diungkapkan para manahelo melalui syair yang dinyanyikan, untuk menyanjung-nyanjung pemimpin atau rajanya di setiap acara pesta rakyat.

Dongengan yang pada mulanya dituturkan oleh manahelo tanpa menyebut tahun terjadinya suatu peristiwa itu, kemudian hari disisipkan tahun terjadinya peristiwa oleh epigon-epigon yang terdidik yang terbiasa dengan sikap “take for granded”, agar apa yang semula hanyalah suatu fairy tale dapat dianggap sebagai res gestae.

Sebab berdasarkan dokumen VOC, Foe Mbura tidak dibaptis di Batavia, melainkan dibaptis bersama-sama dengan ayahnya Poura Messa serta seluruh keluarga di nusak (kerajaan) Thie pada tahun 1729, atas permintaan Poura Messa sendiri kepada penguasa VOC Belanda. Data yang saya ungkapkan ini telah dikemukakan pula oleh James J. Fox dalam bukunya, Haverst Of The Palm—Ecological Change in Eastern Indonesia. 1977, halaman 106.

Berdasarkan tinjauan di atas ini, dapat saya katakan bahwa sungguh sangat mengada-ada apabila kisah pelayaran Foe Mbura ke Batavia dengan perahu Sangga Ndolu itu, kemudian dikembangkan menjadi kisah terdamparnya Foe Mbura bersama tiga orang sesepuh (raja) Rote lainnya di Ashmore Reef sebagaimana dikisahkan oleh James J. Fox; atau dikembangkan menjadi kisah “Foe Mbura dengan temannya dua manek yang lain mampir di Pulau Pasir dalam perjalanan ke Batavia” menurut versi Yusuf .L.Henuk, sebagaimana dikutip oleh Mia Noach, hanya dengan tujuan untuk maksud mendukung klaim nelayan Rote sebagai pemilik Pulau Pasir.

*) Penulis tinggal di Kupang

Sumber: Timor Express

Read more...

Kamis, 31 Juli 2008

Perairan yang Membingungkan (1)

Kamis, 31 Jul 2008,
Perbatasan, garis-garis batas dan kepemilikan di Laut Timor)
Perairan yang Membingungkan (1)
Oleh:
A. G. Hadzarmawit Netti *)

Ketika membaca buku TROUBLED waters, saya temukan cukup banyak penjelasan yang rancu dan tidak akurat mulai dari halaman 6-8; 22-27; 41-43; 108-112; 116-118 dan beberapa halaman lain lagi.

Catatan Pengantar
Pada bulan Februari 2006 (dua tahun yang lalu), saya memperoleh sebuah buku karya Ruth Balint berjudul, TROUBLED waters—Borders, boundaries and possession in the Timor Sea dari salah seorang sahabat saya, Anita Robbins, yang tinggal di Melbourne, Australia.

Bagi beberapa orang dan pihak tertentu di Kupang, ibu kota Provinsi NTT, buku ini dinilai sangat berbobot dan dapat dijadikan sebagai pegangan untuk “merebut” Pulau Pasir (Ashmore Reef) dari Australia.

Ruth Balint belajar sejarah pada Universitas Sydney. Pada tahun 2001, antara tanggal 20 dan 30 Mei, Ruth Balint dan Max Bourke melakukan kunjungan ke Papela, Kecamatan Rote Timur di Pulau Rote.

Di sana, keduanya melakukan wawancara dengan nelayan-nelayan tradisional yang setiap tahun lazim berlayar ke perairan Pulau Pasir dan sekitarnya untuk mencari lola, teripang, sirip ikan hiu dan sebagainya.

Wawancara tersebut dilakukan dalam rangka pembuatan film Troubled Waters, yang mengisahkan penderitaan dan kebingungan nelayan tradisional Papela yang berulang kali ditangkap petugas pengamanan perairan Australia, lantaran para nelayan dipergoki memasuki dan mengambil hasil-hasil laut secara ilegal di perairan Australia.

Para nelayan yang ditangkap tersebut kemudian diadili di pengadilan Australia sebelum dideportasi ke Indonesia dan dipulangkan ke daerah asal mereka. Film Troubled Waters yang digarap oleh Ruth Balint itu berhasil memenangkan “Dandy Best Documentary Award” tahun 2002 di Australia. Sebuah prestasi yang luar biasa!

Dalam perkembangan selanjutnya, Ruth Balint mengolah materi film Troubled Waters menjadi sebuah tesis sejarah untuk meraih gelar Ph.D. Setelah itu, tesis Ph.D tersebut dijadikan manuskrip buku berjudul TROUBLED waters—Borders, boundaries and possession in the Timor Sea, yang diterbitkan oleh Allen & Unwin 83 Alexander Street Crows Nest NSW 2065 Australia pada tahun 2005.

Buku ini merupakan buku terlaris dan berhasil meraih “The Australian/Vogel Winner Literary Award”. Sekali lagi, sebuah prestasi yang luar biasa!

Secara keseluruhan, buku TROUBLED waters yang berukuran 13x19,5 sentimeter dan tebal 1,5 sentimeter itu berisi 204 halaman yang dapat dirinci sebagai berikut: (1) bagian pelengkap pendahuluan atau halaman-halaman pendahuluan, “Acknowledgement, Map, Prologue” sebanyak enam belas (xvi) halaman; (2) bagian tubuh karangan mulai dari “Introduction” sampai dengan bab tentang “Fortress Australia: Border protection in the Timor Sea” sebanyak 149 halaman; (3) bagian “Epilogue” dan bagian pelengkap akhir karangan yaitu “Notes, Select Bibliography, Index” sebanyak 39 halaman, yang dimulai dari halaman 150 sampai halaman 188. Dengan demikian, buku TROUBLED waters berisi 204 halaman—bukan 187 halaman seperti kata Ir. Yusuf Leonard Henuk, M.Rur.Sc, Ph.D (“Pulau Pasir Milik Indonesia”. Timex edisi Selasa, 21 November 2006).

Buku ini pun luar biasa istimewanya! Paparan dalam buku ini ditunjang dengan 260 catatan referensi dari kepustakaan sebanyak 116 buah buku. Ini menunjukkan, betapa bernasnya isi buku ini, karena itu mustahil terdapat penjelasan/uraian-uraian yang salah.

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Prof.Dr. Mia Noach dan Dr. Yusuf L. Henuk dengan judul, Perairan Sengketa—Batas tapal batas dan hak milik di Laut Timor dan diterbitkan oleh Penerbit PT. Grafika Timor Idaman Kupang (tanpa tahun penerbitan!), namun yang pasti diterbitkan dalam tahun 2008.


Marginalia Pertama

Ketika membaca buku TROUBLED waters, saya temukan cukup banyak penjelasan yang rancu dan tidak akurat mulai dari halaman 6-8; 22-27; 41-43; 108-112; 116-118 dan beberapa halaman lain lagi. Pada mulanya saya heran, mengapa karya ilmiah seorang yang bergelar Ph.D dari Universitas Sydney, Australia, terdapat begitu banyak penjelasan yang rancu dan tidak akurat.

Setelah mencermati “Select Bibliography” (Kepustakaan Pilihan) sebagaimana tercantum pada halaman 172-181, saya simpulkan bahwa penjelasan-penjelasan yang rancu dan tidak akurat itu terjadi karena faktor referensi yang tidak sahih dan faktor interpretasi penulis yang tidak objektif atas informasi-informasi yang dihimpunnya.

Berikut ini saya akan kemukakan beberapa kerancuan dan ketidak-akuratan uraian/penjelasan yang saya maksudkan itu.
  1. Dalam buku TROUBLED waters halaman 6-8 Ruth Balint merujuk kisah sebagai berikut: “Mary Bryant, for example, a convict in the First Fleet, together with her husband, two children and seven others stole a boat and sailed it all the way from Port Jackson via Gulf of Carpentaria to Kupang across the Timor Sea.” Penggalan kisah ini diterjemahkan oleh Mia Noach dan Yusuf L. Henuk sebagai berikut: “Mary Bryant misalnya, seorang pekerja paksa dalam armada pertama, bersama-sama dengan suaminya dan dua orang anak serta tujuh orang lainnya mencuri sebuah perahu dan berlayar dari Port Jackson melalui Teluk Carpentaria melintasi Laut Timor ke Kupang.” Catatan koreksi: kata “a convict” yang diterjemahkan “seorang pekerja paksa”, tidak benar. Kata “a convict” seharusnya diterjemahkan “seorang hukuman” atau “nara pidana”. Kisah yang dikemukakan oleh Ruth Balint itu merupakan kisah yang dibuat-buat. Sejarawan terkemuka Australia, Frank Clune, yang menulis 41 buah buku antara tahun 1939-1955 mengatakan: “In January 1788 the ‘First Fleet’ of British colonists settled at Sydney Cove, commanded by Commodore Arthur Phillip, R.N., as Governor-in-Chief” (Overland Telegraph, The Story of a Great Australian Achievement and the Link Between Adelaide and Port Darwin. Angus And Robertson Sydney 1955:19). “Pada bulan Januari 1788 Armada Pertama penduduk baru orang Inggris tinggal di teluk kecil Sydney, dipimpin oleh Komodor Arthur Phillip, R.N., sebagai Gubernur Tertinggi.” Armada pertama penduduk baru orang Inggris yang tinggal di teluk kecil Sydney itu terdiri atas garnisun (pasukan yang ditempatkan di dalam suatu kota), pegawai-pegawai pemerintah, teknisi, dokter dan perawat, tenaga-tenaga ahli yang bertugas melakukan survei, dan sejumlah nara pidana atau orang-orang hukuman laki-laki yang diandalkan sebagai pekerja tangguh untuk membangun perkampungan, perkebunan, jalan raya, dan pekerjaan-pekerjaan berat lainnya. Para narapidana itu tidak beristeri.
    Dan tidak ada narapidana perempuan beserta suami dan anak-anaknya. Dengan demikian, sangat omong kosong bila dikatakan bahwa ada seorang pekerja paksa perempuan dari armada pertama bersama suaminya dan dua orang anak serta tujuh orang lainnya mencuri sebuah perahu dan berlayar dari Port Jackson melalui teluk Carpentaria, kemudian melintasi Laut Timor ke Kupang. Di samping itu, tidak mungkin nara pidana yang bukan pelaut berpengalaman dalam pelayaran dapat melayarkan perahu dari teluk kecil Sydney di bagian selatan benua Australia menuju utara ke Cape York kemudian melintasi Gulf of Carpentaria, Cape Arnhem, Cape Wilberforce, perairan Port Essington, perairan Melville Island, setelah itu melewati perairan Port Darwin, lalu menyeberangi Laut Timor hingga sampai di Pelabuhan Kupang. Selain itu, apa yang mereka makan dan minum selama pelayaran dari teluk kecil Sydney sampai ke Pelabuhan Kupang? Bukalah peta, dan lihat rute pelayaran tahun 1788—1872 yang harus ditempuh antara perairan teluk kecil Sydney sampai pelabuhan Kupang (Frank Clune. Ditto. hlm.240).
  2. Mengenai Matthew Flinders dan Nicolas Baudin, Ruth Balint menjelaskan sebagai berikut: “More famously, the two European navigators Matthew Flinders and Nicolas Baudin, while on their mission to trace the contour and shape of the Australian continent, likewise viewed the Timor Sea as an avenue of retreat from the inhospitable waters of the north to the Dutch port of Kupang”, yang oleh Mia Noach dan Henuk diterjemahkan: “Yang lebih terkenal adalah kedua pelaut Eropa, Matthew Flinders dan Nicolaus Baudin yang dalam misi mereka menapaki kontur (garis-garis luar) dan bentuk benua Australia, memandang Laut Timor sebagai jalan keluar ke pelabuhan Belanda-Kupang, menghindari perairan-perairan yang tak bersahabat”. Catatan koreksi: frasa “to trace the contour and shape of the Australian continent” yang diterjemahkan “menapaki kontur (garis-garis luar) dan bentuk benua Australia”, adalah terjemahan yang kurang jelas. Frasa itu sebaiknya diterjemahkan: “membuat garis besar atau menandai garis bentuk pantai, gunung, dll., serta bentuk benua Australia”. Penjelasan Ruth Balint sebagaimana dikutip di atas ini salah, dan memberi kesan seolah-olah Nicholas Baudin dan Matthew Flinders bekerja sama dalam satu misi eksplorasi.
    Nicholas Baudin adalah seorang Komodor (perwira) Angkatan Laut Prancis yang memimpin dua kapal laut, Geographe dan Naturaliste, yang diperlengkapi dengan baik dan berlayar dari Le Harve pada bulan Oktober 1800 guna melakukan eksplorasi secara ekstensif untuk memetakan pantai-pantai dan daratan-daratan bagian selatan, barat dan utara bumi Australia (Terra Australis), alias New Holland, alias New South Wales. Setelah melaksanakan tugas eksplorasi selama tiga tahun, kapal Georgaphe—yang di atasnya Nicholas Baudin melaksanakan tugasnya—berlabuh di Port Essington di semenanjung Coburg, di bagian utara benua Australia pada bulan Juni 1803. Di Port Essington, Nicholas Baudin terserang penyakit haemorrhage dan meninggal dunia (Frank Clune, Ibid. 1955:24). Sedangkan Matthew Flinders adalah seorang perwira Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang memimpin kapal perang, H.M.S. Xenophon yang dinamai ulang dengan nama Investigator, yang pada bulan Juli 1801 berlayar dari Inggris menuju ke benua Australia guna melakukan survey kelautan dan pemetaan pesisir benua Australia, sekaligus memata-matai dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Nicholas Baudin. Pemerintah kerajaan Inggris Raya yang telah membentuk koloni di Terra Australis bagian selatan pada tahun 1788 menyadari benar akan ekspedisi Prancis yang dipimpin Nicholas Baudin sebagaimana dijelaskan di atas—teristimewa ketika Kapten Philip Gidley King, R.N., menjadi Gubernur New South Wales pada tanggal 28 September 1800.
    Demi keunggulan dan kehormatan Kerajaan Inggris Raya, penguasa Kerajaan Inggris tidak sudi membiarkan Prancis memperoleh kesempatan untuk membentuk koloni di benua Australia bagian manapun. Atas dasar pertimbangan inilah Matthew Flinders memimpin kapal perang H.M.S Xenophon yang diubah namanya menjadi Investigator berlayar ke Terra Australis pada Bulan Juli 1801 untuk membayang-bayangi dan menghambat ekspedisi Nicholas Baudin (Ibid. hlm.22).
  3. Selanjutnya, Ruth Balint mengisahkan: “In Februari 1802, as the Investigator navigated a narrow path between the main land and a smattering of high, offshore islands, they suddenly rounded on six ‘vessels covered like hulks’, lying at anchor in a small bay surrounded by a scattering of canoes. The chief of the six crews was a small, elderly man called Pobassoo… These vessels were in fact part of a massive fleet of some 60 boats and 1000 men that had sailed from Makassar in the Celebes to northern Australia with the powerful northwest monsoon” (ditto. hlm.7). Penggalan kisah ini diterjemahkan Mia Noach dan Henuk sebagai berikut: “Pada bulan Februari 1802, ketika Investigator berlayar melalui suatu lorong antara Benua Australia dan serangkaian pulau-pulau kecil lepas pantai, mereka tiba-tiba melihat enam perahu yang berlabuh di sebuah teluk kecil dan disekelilinginya ada sejumlah sampan. Kepala dari keenam anak buah kapal ini adalah seorang yang agak tua dan berperawakan kecil bernama Pobassoo… Perahu-perahu itu merupakan bagian dari suatu armada yang besar terdiri dari 60 perahu dan 1000 anak buah yang berlayar dari Makassar di Pulau Sulawesi ke Australia utara di bawah tiupan angin musim barat laut.”
    Penggalan kisah sebagaimana dikutip di atas ini pun rancu dan salah, sekalipun Ruth Balint menyebutkan buku Matthew Flinders berjudul A Voyage to Terra Australis (London. 1814:172). Saya berkesimpulan bahwa penggalan kisah di atas Ruth Balint kutip dari sumber lain yang bersifat epigon yang salah.
    Sejarawan Australia Frank Clune yang menulis buku Last of the Australian Explorers (Sydney 1942), The Forlorn Hope (Melbourne 1945), Roaming Round Australia (Melbourne 1947), Land of Australia (Melbourne 1953), mengisahkan tentang pengalaman Matthew Flinders berjumpa dengan nelayan-nelayan Makassar dan juragan tertua, Pobassoo, yang menjadi pemimpin para nelayan, yang Matthew Flinders sebut “the admiral of the Malay fleet” (=admiral armada Melayu), sebagai berikut: “After rounding Cape Wilberforce—which he named—Flinders saw a remarkable sight. A feet of sixty Macassar praus was cruising in the lee of the Wessel Islands offshore manned by Malays. Under flag of truce, six of the Malays captains come on board the Invertigator and were hospitably entertained. The ship’s cook was a Malay, and acted as interpreter. The admiral of the Malay fleet, ‘a short elder man named Pobassoo’ explained that the praus had come from Celebes in quest of trepang, the succulent sea-slug so highly esteemed by Chinese gourmets. There were over 1000 men on the sixty ships” (Ibid. hlm.23).
    “Setelah mengitari Tanjung Wilberforce—yang ia namai—Flinders menyaksikan sebuah pemandangan yang luar biasa. Suatu armada dari enam puluh perahu Makassar yang dipenuhi orang-orang Melayu sedang menjelajah di keteduhan lepas pantai Wessel Islands. Di bawah bendera perdamaian, enam orang juragan (kapten) Melayu naik ke atas kapal Invertigator dan dijamu dengan penuh keramahan. Jurumasak (koki) kapal adalah seorang Melayu, dan bertindak sebagai jurubahasa. Pemimpin armada Melayu adalah ‘seorang laki-laki tua berperawakan pendek bernama Pobassoo’ menjelaskan bahwa perahu-perahu itu datang dari Selebes untuk mencari teripang, siput laut ‘sea-slug’ yang lezat, yang dihargai sangat tinggi oleh ahli-ahli pencicip makanan orang Cina. Ada 1000 orang lebih di enam puluh perahu itu.” Inilah kesaksian dari Matthew Flinders dalam bukunya, A Voyage to Terra Australis, yang dikutip oleh Frank Clune. Perlu dijelaskan pula bahwa perjumpaan antara Matthew Flinders dengan Pobasso dan nelayan-nelayan Makassar itu bukan terjadi pada bulan Februari 1802 sebagaimana dikemukakan oleh Ruth Balint, melainkan sesudah bulan Februari 1803, karena dari bulan November 1802 sampai bulan Februari 1803 Flinders bersama kapal Investigator masih melakukan eksplorasi di Teluk Carpentaria (“Flinders remained four month in the ‘gulph’ of Carpentaria, from November 1802 until Februari 1803”).
    Setelah berlayar dari Teluk Carpentaria ke bagian utara menuju Tanjung Arnhem dan mengitari Tanjung Wilberforce, barulah Flinders berjumpa dengan nelayan-nelayan Makassar yang dipimpin oleh Pobassoo. Dan setelah perjumpaan yang sangat mengesankan itu, Flinders melanjutkan pelayaran ke Kupang untuk mengambil perbekalan, kemudian berlayar kembali ke Sydney via Cape Leeuin dan Bass Strait tanpa melakukan kegiatan eksplorasi lebih lanjut. Ia tiba di Sydney pada tanggal 9 Juni 1803 ( Ibid. hlm.24). (Bersambung)

    *) Penulis Tinggal di Kupang, Sumber Berita: Timor Express

Read more...

Selasa, 01 Januari 2008

Kabupaten Rote Ndao

Kabupaten Rote Ndao adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Baa. Kabupaten in memiliki luas wilayah 1.731 km² dan berpenduduk sebanyak 76.352 jiwa (2000). Semula kabupaten ini terdiri atas 6 kecamatan, namun telah mengalami pemekaran, sehingga sekarang sudah terdapat 9 kecamatan, yaitu:

  1. Rote Timur
  2. Pantai Baru
  3. Rote Tengah
  4. Rote Selatan
  5. Namodale
  6. Busalangga
  7. Rote Barat Daya
  8. Rote Barat Laut
  9. Rote Barat

Kabupaten ini sekarang dipimpin Bupati Christian Nehemia Dillak dan Wakil Bupati Bernard Pelle.

Pada bidang Kesehatan, Terdapat 1 buah RSUD yang terletak di Kota Baa, dan terdapat 10 puskesmas yang tersebar pada masing-masing kecamatan.

Langsung ke: navigasi, cari

sumber: wikipedia

Read more...

Minggu, 02 Januari 1983

Spear and Sword

This traditionally ethnographic sequence film focuses on the negotiations betwen representatives of two families during a payment of bridewealth. In the past the husband's group would carry a spear and a sword to hang in the wife's house. Now, a payment is made as a substitute for the spear and sword. The payment of bridewealth is a long and complex ceremony in which representatives from the husband and wife's family engage in a heated negotiation process. The bride and groom are completely excluded from the negotiations and never appear in the film.

The film begins with an exerpt from a traditional chant about the origin of bridewealth when a daughter of the Sun and Moon married the Lord of the Sea, the Hunter of the Ocean. A brief explanation over slides follows. We then see the bride's representastive's collecting the required money and animals while discussing problems that might arise in negotiations. In ritual silence, the men and women chosen to represent the groom walk three kilometers to the bride's family home.

The bulk of the film which follows centers around the transfer of money and animals. The film's strength lies in the raw conversation that occurs between the representatives. At times the conversation seems to follow prescribed forms and at times seems to be a free arena for participants to exress humor and to manipulate one another. Politics, ritual and personality intermingle. The men conduct the negotiations while the women. who must be present, observe ritual silnce or speak in whispers. Food is served to mark the end of the negotiations and palm gin is served. The groom's representatives eat first. The tensions of the day subside. The film ends when a renowned ritual chanter is asked to recount the history of the first payment of bridewealth.

The raw ethnographic material of this film is perfect for courses covering marriage traditions and rituals as well as the role of men and women in rural Eastern Indonesia.

Keterangan Lebih lanjut bisa dilihat di klik disini atau Spear and Sword


Read more...

Sabtu, 01 Januari 1983

The Water of Words: A Cultural Ecology of an Eastern Indonesian Island

click here to preview this film
by James Fox, Timothy Asch, and Patsy Asch

Produced by Australian National University and D.E.R.
Indonesian language version also available
color, 30 min, 1983


"Everyone admires Roti," smiles Mias Kiuk, the clan elder. "Though we drink lontar juice, our brains are like gold!"

This film explores the poetry and ecology of the lontar (borassus) palm on the eastern Indonesian island of Roti. Anthropologist James J. Fox collaborated with the filmmakers to produce an account of the utilization of lontar, a tree that provides the mainstay of the Rotinese diet. Techniques of tapping and cooking the palm juice and its transformation into syrup, beer, and gin ("the water of words") are shown. The film integrates striking visual imagery with the clan leader's description, the paired poetic speech of ritual specialists, and myths that recount the origin of the lontar from the sea.


Read more...